Slawi – Bupati Tegal Umi Azizah, mengambil sumpah jabatan dan melantik 154 Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pejabat fungsional hasil pengadaan CPNS Pemkab Tegal tahun 2018. Pelantikan tersebut berlangsung di Pendopo Amangkurat pada Rabu (27/1/2021) kemarin.
Dalam kesempatan tersebut, Umi menitip pesan kepada peserta yang sudah mengabdi selama satu tahun untuk mengedepankan prinsip profesionalisme. Hal itu bertujuan guna menunjang peningkatan kinerja pemerintahan yang selalu dituntut, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan yang cepat dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan utamanya pelayanan publik. “Selamat kepada saudara-saudara yang sudah dilantik pada pengangkatan pertama ini. Mudah-mudahan dapat semakin memantapkan jiwa dan semangat pengabdiannya dalam melayani masyarakat Kabupaten Tegal,” ungkap Umi.
Sebagai pejabat fungsional, Umi menghimbau agar selalu membantu dan ikut serta menjadi bagian yang mengakselerasi kinerja OPD, dalam merespon berbagai tuntutan kebutuhan layanan dan harapan masyarakat yang terus meningkat. Apalagi di saat pandemi Covid-19 sekarang ini menuntut untuk bekerja ekstra dengan cara-cara yang tidak biasa. “Saya harap ada terobosan, ada inovasi seperti halnya guru yang cepat mendisrupsi pola-pola pembelajaran dan pengajarannya yang berbasis daring,” imbuh Umi.
Menurut Umi, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik sangat bergantung pada kemampuan aparatur di setiap OPD, yang secara cepat mampu memberikan layanan terbaiknya dan mampu memberikan analisis serta kajian di unit kerjanya.
Oleh karena itu, Umi berpesan agar pola komunikasi digital dan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi harus dapat dikuasai, sekaligus diterapkan di lingkungan kerja masing-masing PNS. “Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi akan mempermudah tugas-tugas saudara, membuka akses informasi publik dan memudahkan saya dalam hal pemantauan serta penggunaan sistem informasi manajemen yang tepat akan mencegah terjadinya keterlambatan pelaporan dan meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran,” pungkasnya. (CF)
