Slawi – Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal sudah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) subsidi senilai Rp 2,4 juta kepada penerima Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro (BPUM). Bantuan tersebut langsung ditransfer ke rekening pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Kepala Bidang UMKM Dinas Perdangangan Koperasi dan UMKM (DisdagkopUKM) Kabupaten Tegal, Suhinarso mengatakan, pada tahap 1 pendataan calon penerima BPUM yang diusulkan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM sebanyak 35.326 pelaku usaha. Sedangkan untuk tahap 2 yang diusulkan sebanyak 44.270 pelaku usaha. Sehingga jika ditotal tahap 1 dan 2 pendataan calon penerima BPUM berjumlah 79.596 pelaku usaha di Kabupaten Tegal. “Pencairan tahap 1 BPUM Kabupaten Tegal berdasarkan SK Kementerian Koperasi dan UKM RI total penerima bantuan sebanyak 55.809 pelaku usaha. Data tersebut kami peroleh dari bank yang mencairkan dana yaitu Bank BRI. Jumlah 55.809 pelaku usaha ini dari berbagai usulan lembaga pengusul BPUM jadi tidak hanya dinas koperasi saja,” kata Suhinarso.
Dikatakan, lembaga pengusul Calon penerima Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro (BPUM) ada empat. Yaitu Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal, Koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, Kementerian atau lembaga Perbankan, dan Perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK. “Untuk pencairan BLT UMKM tahap 2 sampai saat ini belum ada surat keputusan dari Kementerian Koperasi dan UKM. Sehingga kami juga masih menunggu surat resmi dari pusat. Termasuk mengenai persyaratan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan BLT UMKM ini apakah masih sama atau tidak,” tuturnya.
Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, syarat untuk mendapatkan BLT UMKM senilai Rp 2,4 juta yaitu harus memiliki usaha sendiri dan masih berjalan atau berproduksi hingga sekarang. Sudah berwirausaha sebelum adanya pandemi Covid-19, memiliki rekening tabungan di bank dengan saldo maksimal Rp 2 juta, tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan termasuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR), bukan ASN, TNI/Polri, maupun pegawai BUMN/BUMD.
Ketentuan tersebut, menurut Suhinarso, mendasarkan surat keputusan Menteri KUKM (Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah). Kemudian, pelaku UMKM mengajukan atau mendaftarkan identitas diri dan usaha yang dirintisnya ke Dinas UMKM dan Koperasi Kabupaten Tegal dengan mengisikan surat pernyataan yang dapat diunduh lewat tautan berikut, https://s.docworkspace.com/d/AA18poeMoskogoSsuJGnFA
“Selain itu pemohon juga harus menyertakan surat keterangan domisili usaha (SKDU), atau jika pelaku usaha memiliki alamat domisili usaha yang berbeda dari alamat di kartu tanda penduduk (KTP) maka dapat melampirkan surat keterangan usaha (SKU). Selanjutnya, menyertakan fotokopi KTP, kartu keluarga (KK), fotokopi buku tabungan halaman awal dan saldo terakhir, dimana buku tabungan harus atas nama sendiri,” jelasnya.
Berkas persyaratan tersebut, bisa langsung diserahkan ke DisdagkopUKM Kabupaten Tegal yang beralamat di Jl. Prof. Moh. Yamin No. 04, Kelurahan Kudaile, Kecamatan Slawi.(CF)
